oleh

Kawal BBM 1 Harga di Nunukan, Kepala BPH Migas: Pengawasan Masyarakat Dibutuhkan

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas) Fanshurullah Asa meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM satu harga di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Seimenggaris, Provinsi Kalimantan Utara atau wilayah perabatasan Indonesia dan Malaysia. Dalam peresmian tersebut, ia meminta peran masyarakat dan aparat keamanan untuk mengawal program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Ditegaskan Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa ini, sebab pengawasan dari masyarakat dan aparat keamanan sangat dibutuhkan guna memastikan BBM satu harga tepat sasaran.

“Di sini banyak lokasi perkebunan mungkin juga tambang, BBM satu harga (jenis) Solar dan Premium bukan untuk industri tapi untuk masyarakat,” tegasnya di SPBU Kompak 66.774.003, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sei Menggaris, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (9/3/2018).

Selain di Sei Menggaris, Kepala BPH Migas Lembaga Penyalur milik PT Pertamina (Persero) yang diresmikan oleh Kepala BPH Migas juga meresmikan SPBU Kompak dan Supply Point: TBBM Tarakan yang jarak dari TBBM kurang lebih 150 mil laut atau sekitar 20 Km menggunakan jalur darat dengan kapasitas 3 x 30 KL. Harga jual di lokasi tersebut Rp. 6450/liter untuk Premium dan Rp. 5150/liter untuk Solar.

Sedangkan di SPBU di Kab. Luwuk Banggai Provinis Sulawesi Tengah, SPBU Kompak, Supply Point: TBBM Luwuk o dari TBBM kurang lebih memiliki jarak 50 mil laut atau sekitar 45 Km menggunakan jalur darat. Kapasitas tangki 20 KL untuk Jenis BBM Premium dan 20 KL untuk jenis BBM Solar. Di lokasi tersebut, harga jual Rp 6450/liter untuk Premium dan Rp 5150/liter untuk Solar.

Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri, selain di Sei Menggaris ini, Penyalur BBM Satu Harga juga telah beroperasi di Desa Long Nawang Krayan, Kabupaten Nunukan dan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Dan pada tahun 2018 ini, direncanakan akan dibangun juga di Kecamatan Lumbis dan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan serta di Kecamatan Sungai Boh dan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau oleh PT Pertamina (Persero). Sehingga sampai tahun 2019, direncanakan total 7 Penyalur BBM satu harga akan beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagaimana diketahui, pemerintah merencanakan 73 Penyalur BBM Satu Harga dibangun tahun 2018 ini serta pada tahun 2019. Sebanyak 29 Penyalur BBM Satu harga PT. Pertamina (Persero) dan 1 Penyalur BBM Satu Harga PT. AKR Corporindo direncanakan akan dibangun. Secara nasional, akan dibangun 160 Penyalur BBM Satu Harga sampai dengan tahun 2019, dan sampai hari ini termasuk Sei Menggaris dan Luwuk Banggai, total sudah 59 Penyalur yang telah beroperasi dan telah mendistribusikan BBM Satu Harga kepada masyarakat di daerah 3T.

BPH Migas menginstruksikan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk. tidak hanya menjaga agar harga BBM Satu harga (Solar dan Premium) tetap sesuai tetapi harus menjamin ketersediaan dan menjamin distribusi BBM tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat peruntukkan untuk masyarakat Indonesia, karena sesuai dengan tujuan dari Program BBM Satu Harga ini, yaitu menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya keadilan dibidang energi (BBM).

Rencana tersebut merupakan sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, BPH Migas ditugaskan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut juga sejalan dengan Permen ESDM No 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan secara Nasional, BPH Migas memiliki 5 tugas yakni Menetapkan Badan Usaha (BU); Menetapkan Kuota BBM; Melakukan Verifikasi kepada BU; Melakukan Pengawasan kepada BU; Memberikan sanksi kepada BU.

Pada intinya Peraturan Menteri ini mengamanatkan agar Badan Usaha yang menyalurkan BBM segera mendirikan penyalur di lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium).

Komentar

News Feed