Bisnis Islam

Menu

Tak Ada Dualisme di ASPHURINDO Kecuali Syam Resfiadi

  • Reporter:
  • Rabu, 8 November 2017 | 17:22
  • / 18 Safar 1439
  • Dibaca : 50 kali
Tak Ada Dualisme di ASPHURINDO Kecuali Syam Resfiadi

Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia atau dikenal dengan ASPHURINDO yang dinyatakan sah dan konstitusional  berdasarkan hasil Munas II ASPHURINDO di Hotel Royal Tulip, Bogor, tanggal 9 – 11 Januari 2017 (selanjutnya disebut “Munas II Bogor”). Di mana hasilnya telah di tuangkan dalam Akta No. 51, tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Zainudin, SH Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI No. AHU-0002733.AH.01.07.Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017.

“Sehingga dapat kami tegaskan kembali bahwa tidak ada sama sekali dualisme kepemimpinan dalam ASPHURINDO selain kepemimpinan Bapak H. Syam Resfiadi yang terpilih secara sah, konstitusional dan tanpa catatan keberatan (mainderheits note) dalam Munas II Bogor,” kata pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law yang ditunjuk ASPHURINDO, Rabu (8/11/2017).

Bahwa terkait dengan pengakuan pihak-pihak yang mengatasnamakan ASPHURINDO versi MUNASLUB, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017, maka Klien Kami dengan ini hendak menyatakan secara tegas, bahwa MUNASLUB yang diadakan tersebut adalah MUNASLUB yang in-konstitusional. Karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Jo Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga ASPHURINDO.

“Oleh karenanya terhadap tindakan pihak-pihak yang mendeklarasikan diri sebagai ASPHURINDO versi MUNASLUB, Klien Kami telah mengeluarkan tindakan Surat Pemberhentian kepada Pihak-Pihak yang bersangkutan, karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga jo Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Organisasi ASPHURINDO,” jelasnya.

Upaya Hukum Perdata

Bahwa terdapat Gugatan Perdata yang diajukan oleh Pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum Asphurindo dengan nomor Perkara No: 217/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juli 2017 yang menolak Pokok Perkara dan memenangkan Klien Kami, atas Putusan tersebut telah diterbitkan keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 19 Juli 2017, dikarenakan tidak diajukan upaya hukum terhadapnya.

Upaya Hukum Pidana

Bahwa hingga saat ini terkait laporan Klien Kami di Polda Metro Jaya terhadap pihak-pihak yang mendeklarasikan diri sebagai ASPHURINDO versi MUNASLUB, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Laporan Polisi No.: LP/1747/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 8 April 2017, penyidik telah menyampaikan kepada Klien Kami Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-III No: B/3337/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 20 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dengan kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP;

Upaya Hukum Tata Usaha Negara

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 73/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Klien Kami. Klien Kami telah menyatakan banding sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding No.: No. 73/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2017, dan telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 20 September 2017. Selanjutnya atas Memori Banding yang telah Klien Kami sampaikan, TERMOHON BANDING II/ TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI (ASPHURINDO versi MUNASLUB) telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2017, sehingga atas dasar fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa proses hukum di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SK Menkumham RI cq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi, belumlah dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Bisnis Islam

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional